Pelatnas Terpadu Butuh Evaluasi

JAKARTA - KONI/KOI membutuhkan waktu tambahan untuk mencari solusi mengenai penolakan beberapa daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah pelatnas terpadu.

Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo menjelaskan, pihaknya perlu waktu mengatasi masalah tersebut. Dia optimistis pihaknya akan mendapatkan jalan keluar secepatnya. "Beri kami waktu, karena masalah ini memerlukan proses," ungkap Rita.

Penolakan Provinsi Riau dan Jawa Timur sebagai tuan rumah pelatnas terpadu memang membuat induk organisasi olahraga Tanah Air itu harus memutar otak. Jangan sampai persiapan atlet menghadapi tujuh multievent tahun ini terbengkalai. 

"Kami optimistis akan mendapatkan jalan keluarnya, apalagi kami tinggal melakukan konsolidasi dengan beberapa daerah," ujarnya, Jumat (20/2/2009).

Sementara penolakan dua daerah itu disebabkan karena anggaran otonomi mereka belum mencukupi. Mereka takut pihaknya tak siap menjadi tuan rumah bagi ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor).

Komandan Pelatnas Terpadu Djoko Pramono mengaku tak mengetahui permasalahan tersebut. Menurutnya, masalah itu menjadi kebijakan dari para pemimpin KONI/KOI, termasuk Rita. "Saya itu sebatas komandan pelatnas, tak kompeten menjawab itu. Yang penting, persiapan atlet pelatnas dalam kondisi bagus," cetus Djoko.

Permasalahan pun tak sebatas daerah menolak sebagai tuan rumah. Giliran cabor menolak menjalani pemusatan latihan pilihan KONI/KOI. Kondisi itu membuat para petinggi di induk organisasi olahraga Indonesia itu harus mencari solusi secepatnya.

Cabor seperti tinju, pencak silat, dan taekwondo merupakan sebagian cabor yang enggan menuju daerah pilihan. Tinju menolak ke Maluku dan memilih Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Sedangkan pencak silat dan taekwondo ogah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka sepertinya bersikeras menjalani pelatihan di Jakarta, terutama silat yang memiliki padepokan sendiri di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Komandan Pelatnas Martial Art Madju Daryanto mengatakan, sah saja bagi cabor tak mau bergabung di Kaltim. Namun, dia berharap ada penjelasan jelas, terutama atas persetujuan dari ketua umum Pengurus Besar (PB) masing-masing. Selain itu, mereka pun harus membiayai pelatnas sendiri. 

"Bisa saja, tapi mereka harus menanggung konsekuensinya. Salah satunya ya biaya sendiri," cetus Madju.